PT Rifan Financindo - Pemerintah tengah bekerja untuk membuat satu aplikasi terintegrasi untuk layanan publik. Karena sejauh ini, tercatat ada 27.000 aplikasi pelayanan publik Kementerian/Lembaga yang dinilai mempersulit masyarakat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan ke Inggris dan Estonia dalam rangka belajar dari negara yang telah penuh melakukan digitalisasi.
Sebelum mengunjungi ke kedua negara itu, Kementerian PANRB mendapat kunjungan dari Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Dalam pertemuan Anas dengan Tony membahas mengenai pentingnya digitalisasi untuk mempercepat layanan kepada masyarakat.
"Pak Tony Blair mengatakan ini langkah yang tepat untuk melipatgandakan pencapaian adalah dengan digitalisasi. Karena dengan digitalisasi maka reformasi, pelayanan akan cepat," katanya dalam acara Annual Workshop Optimalisasi Implementasi dan Capaian Target Roadmap SP4N-LAPOR! di 2020-2024, Selasa (11/7/2023).
Kemudian, baru Anas dan jajarannya mengunjungi Inggris. Inggris sendiri menurut informasi yang diterima Anas, adalah negara yang melakukan digitalisasi terbaik versi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Kemarin kita belajar dari Inggris dan Estonia. Bagaimana Inggris dan Estonia mengintegrasi layanan. Di Inggris dulu ada 2.000 website, kemudian sekarang menjadi satu website," ujar dia.
Sementara hasil belajar di Estonia, negara itu berhasil membuat layanan di negara itu 99% telah digital. Anas mengaku belajar cukup banyak dari dua negara itu.
"Estonia menjadi negara terbaik Eropa yang sudah 99% layanannya dengan digital, kecuali satu masalah perceraian. Jadi perceraian tidak dikerjakan dengan digital. Kita belajar banyak di sana," terangnya.
Anas juga menerangkan bagaimana wujud website layanan di dua negara itu. Menurutnya tampilan dan layanannya langsung tertuju pada kebutuhan masyarakat, berbeda dengan website-website Kementerian/Lembaga di Indonesia.
"Begitu portalnya nasional yang ditampilkan bukan kementerian-kementerian, tetapi langsung kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh rakyat. Kita ini kalau bikin portal, langsung (tertera di depan) Kemen Kominfo, BPS dan seterusnya, jadi yang dilayanan langsung di sana," ungkapnya.
"Di Inggris (website layanan) bagaimana dia mendapatkan bansos, bagaimana melihat riwayat asuransinya. Kalau di Estonia itu bagaimana kalau saya sakit, bagaimana kalau saya mempunyai anak. Jadi ini yang kita tuju yang kita sedang bekerja keras untuk govtech," tambahnya.
Anas juga mengatakan pekan depan Peraturan Presiden mengenai Goverment Technology akan terbit. "Perpresnya insyaallah minggu depan sudah selesai," tutupnya.
Sumber : Finance.detik PT Rifan Financindo
Comments