PT Rifan Financindo - Kepala Badan Pangan Nasional (Bappanas) Arief Prasetyo mengatakan, minggu ini akan diputuskan rate atau besaran pinjaman yang akan diterima oleh BUMN untuk menyerap hasil tani rakyat. Dalam hal ini, pihaknya tengah berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Keuangan.
Nantinya, lanjut Arief, dukungan pemerintah dalam penyerapan hasil pangan oleh BUMN tidak dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) melainkan pinjaman dengan harga murah.
"Jadi intens dengan Kementerian Keuangan, dalam minggu ini akan kita putuskan, berapa rate yang akan diterima teman-teman Kementerian BUMN. Special rate tentunya, karena untuk stabilitas pangan dan berapa rupiahnya," kata Arief di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (7/11/2022).
Untuk penyaluran pangan untuk stok atau cadangan pangan pemerintah (CPP) ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 125 tahun 2022 melibatkan Bappanas serta BUMN di bidang pangan, yakni Bulog dan RNI.
Sejalan dengan hal tersebut, pihaknya tengah memproses aturan turunan dari Perpres berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Aturan turunan tersebut juga turut membahas soal angka CPP yang dibutuhkan serta mekanisme penyerapannya.
Advertisement
"Ini kita akan siapkan berapa jumlah cadangan pangan untuk padi, jagung, kedelai. Beras, jagung, kedelai itu akan ada di Bulog, kemudian the rest itu akan ada di RNI atau ID Food bersama membernya. Kemudian mekanismenya, sekali lagi akan kami siapkan," jelas Arief.
"Kemudian kita semua harusnya persiapkan stoknya, berapa turn over, berapa stock level, berapa harga acuan pembelian di tingkat petani peternak, berapa harga acuan di hilir," sambungnya.
Arief mengatakan, seluruh proses ini akan berjalan secara paralel sampai 2022. Karena itulah, mengenai penentuan harga dan rincian yang disebutkan di atas, sementara semua masih di bawah kendali Menteri Perdagangan, dan nantinya berangsur-angsur dipegang oleh Badan Pangan.
"Ini semua paralel, karena sampai dengan 2022 ini, sementara ini ada di Pak Mendag, saat ini akan komunikasi intens. Berikutnya ada di Badan Pangan, jadi untuk penentuan harga dan lain-lain. Tapi tetap atas dukungan dari Menteri Perdagangan dan BUMN," terangnya.
Mendukung pernyataan Arief, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menekankan peruntukkan Perpres ini ialah untuk membuat mekanisme cadangan pangan. Menurutnya, RI tidak hanya butuh cadangan beras melainkan juga komoditas lainnya seperti jagung, kedelai, bahkan bisa jadi ayam pun turut serta.
"Masa negara besar cadangannya hanya beras gitu ya. Kita perlu kedelai, kita perlu jagung, termasuk mungkin nanti jangka panjang perlu ayam. Kita sekarang motong ayam hari ini, harus laku sore. Kalau besok ayamnya busuk. Maka harga ayam kalau di pasar, saya sudah hafal sekarang, kalau pagi Rp 35 ribu, nanti kalau siang Rp 33 ribu, kalau sore diobral," kata Zulhas.
Karena itulah, menurutnya peran Badan Pangan sangat penting dalam menjaga stabilitas harga pangan ke depannya. Dengan demikian, ada kepastian pada harga pangan dan harganya pun tetap stabil. Apalagi, perihal ini sangat diwanti-wanti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar selalu di jaga.
"Presiden memerintahkan kami itu kadang-kadang pagi sore untuk terus memonitor pangan ini. Dan kalau ada gejolak sedikit saja, kita ditelpon lagi, harus segera melakukan langkah-langkah sehingga harga stabil kembali. Itulah peran pemerintah agar bahan pokok ini terkendali, ada, cukup, dan harganya terjangkau oleh masyarakat," lanjut Zulhas.
Sumber : finance.detik
PT Rifan Financindo
Comments