PT Rifan Financindo - Calon presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto berjanji akan menurunkan tarif listrik jika terpilih. Prabowo berjanji akan menurunkan tarif listrik dalam 100 hari kerja.
Janji itu Prabowo sampaikan dalam beberapa kesempatan. Salah satunya, saat kampanye akbar di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta akhir pekan lalu.
Prabowo memiliki strategi untuk menurunkan tarif listrik. Cara yang ditempuh di antaranya ialah mengatur harga batu bara untuk pembangkit listrik.
Langkah yang bakal ditempuh Prabowo pun menuai kritik. Sebab, itu bukan perkara mudah. Berikut beritanya dirangkum
Anggota tim ekonomi penelitian dan pengembangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Harryadin Mahardika memberikan penjelasan terkait rencana Prabowo dalam memangkas tarif listrik. Harryadin bilang, target awal yang bakal dipangkas ialah golongan 450 dan 900 VA. Rencananya, tarif listrik golongan tersebut akan dipangkas sampai 20%.
Dia mengatakan, cara untuk memangkas tarif ini ialah mengatur biaya baku pembangkit yakni batu bara.
"Intinya target kita menurunkan 20% tarif dasar listrik, 450 dan 900 VA. Itu nanti kita turunkan dengan cara itu tadi. Kita kunci harga batu baranya. Kita atur harga batu baranya," jelasnya kepada detikFinance, Rabu (10/4/2019).
Untuk golongan lain, dirinya akan melihat dulu dampak dari pengaturan harga batu bara itu. Dia bilang, untuk golongan lain minimal tarifnya tidak berubah.
"Fokus pertama itu, inginnya kita begitu. Kita lihat dulu dampaknya dengan stabilisasi harga batu bara apakah signifikan. Kalau memang bisa kita lanjutkan hal lain, selain batu bara kan ada pembangkit BBM misalnya, apakah bisa lakukan skema yang sama dan penghematan-penghematan lain," jelasnya.
"Tapi keinginannya adalah minimal golongan lain kita stabilkan minimal. Tapi 450-900 VA harus kita turunkan," tambahnya.
Harryadin Mahardika menjelaskan, kunci untuk menurunkan tarif ini ialah penghematan dan pengaturan pada komponen bahan baku utamanya, yakni batu bara. Dengan demikian, dia bilang, penurunan tarif ini tidak memakai instrumen subsidi.
"Bukan (subsidi), tapi skema penghematan dan pengaturan komponen terbesarnya, batu bara," jelas Harryadin.
Dia menjelaskan, untuk menurunkan tarif listrik sebenarnya ada beberapa konsep. Tapi, yang saat ini didiskusikan oleh tim ialah mengatur tata niaga batu bara yang dijual untuk kebutuhan pembangkit listrik.
"Selama ini kan batu bara untuk pembangkit listrik ya, fluktuatif sekali, nggak bisa diprediksi kadang-kadang juga dapatnya mahal, karena komponen terbesar batu bara sehingga berimbas pada tarif listrik yang tinggi. Yang kita lakukan melakukan pengaturan khusus pembangkit listrik, semacam DMO untuk batu bara listrik," jelasnya.
Dia mengatakan, skema tersebut berbeda dengan domestic market obligation (DMO) saat ini. DMO sendiri merupakan kewajiban produsen batu bara domestik untuk memasok kebutuhan PT PLN (Persero).
Lanjut Harryadin, kebijakan yang bakal diterapkan nantinya lebih mengatur soal harga batu bara.
"Ini ada program spesifik khusus untuk batu bara yang dijual di pembangkit listrik yang menggunakan batu bara. Lebih diatur fluktuasi harganya. Dalam ilmu finance hedging dulu harganya, kontrak dulu perusahaan-perusahaan batu bara, kita kontrak dengan harga yang stabil dan diberikan batasan atasannya. Khusus yang kontrak dengan PLN," jelasnya.
Dia menuturkan, dengan harga batu bara yang stabil maka tarif listrik bisa dipangkas sampai 20%.
"Dengan itu kita memprediksi kalau kita bisa stabilkan dan level stabilitasnya 20% lebih rendah dari harga sekarang, maka harga tarif dasar listrik bisa kita turunkan 20% dari harga sekarang," paparnya.
Cara Prabowo untuk menurunkan tarif dinilai tidak mudah. Apalagi, penurunan tarif ini dilakukan dengan mengatur harga batu bara.
"Saya kira tidak semudah itu menurunkan tarif listrik sebesar 20% kalau memang skema yang ditawarkan bukan subsidi tapi sektor hulu," kata Pengamat Energi Mamit Setiawan kepada detikFinance.
Mamit menjelaskan, saat ini, harga energi primer batu bara untuk listrik sudah dipatok US$ 70 per ton. Harga ini sudah di bawah harga pasar. Jika harga itu diatur kembali belum tentu pengusaha batu bara setuju karena sudah berhitung investasi untuk produksinya.
"Saya bukannya tidak yakin, itu bisa terjadi dalam arti bisa menurunkan harga energi primer. Tapi, saat ini saja kan sudah diatur harga batu bara US$ 70 per ton di mana sudah di bawah harga keekonomian, di bawah harga pasar," terangnya.
"Kalaupun memang nanti dibuat satu kebijakan lagi, dengan harga patokan untuk DMO (Domestic Market Obligation) PLN misalnya, dibuat menjadi di bawah 70 apakah nanti para produsen batu bara setuju dengan harga tersebut. Bagaimana pun mereka akan berhitung terkait investasi yang dilakukan, berapa biaya pokok produksi mereka untuk menghasilkan 1 ton batu bara," sambung Mamit.
Dia menambahkan, dengan patokan harga US$ 70 saat ini saja masih ada pengusaha yang kurang senang karena keuntungan yang mereka dapatkan kecil. Dia menambahkan beberapa perusahaan besar batu bara saat ini tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), kebijakan harga batu bara berisiko terhadap penurunan harga saham.
"Sekarang saja US$ 70 pun banyak yang kurang happy. Karena menurut mereka terlalu kecil margin yang didapatkan, Dengan misalkan dikurangi kembali batu bara untuk PLTU apakah mereka mau, yang jelas mengurangi margin mereka," kata Mamit
"Apa lagi beberapa perusahaan besar batu bara adalah tercatat di BEJ (sekarang BEI). Ini pasti terkait saham mereka. Ketika DMO sangat murah otomatis saham mereka bisa saja anjlok atau bisa saja mengalami penurunan," tuturnya.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Mar'ruf, Ace Hasan Syadzily menyebut rencana penurunan tarif listrik yang disampaikan Prabowo ketinggalan. Menurutnya, pemerintahan saat ini sudah berupaya menurunkan tarif.
"Mereka salah itu, mereka itu baru ngomong kita sudah berbuat. Karena tarif listrik 450 sudah mendapat subsidi dari pemerintah," ujarnya kepada detikFinance.
Dia melanjutkan, pelanggan 450 VA merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab itu, pemerintah memberi bantuan berupa subsidi.
"Karena 450 itu adalah hampir kebanyakan mereka kelompok berpenghasilan rendah. Segmen masyarakat yang sudah mendapatkan subsidi energi yang diberikan oleh pemerintah yang sekarang," ujarnya.
"Jadi oleh karena itu menurut saya mereka belum terjadi, kita sudah berbuat. Ketinggalan zaman mereka, ketinggalan informasi, rakyat kecil sudah merasakan," tambahnya.
Dia mengatakan, rendahnya tarif untuk golongan 450 VA dapat dilihat dari tarifnya.
"Jadi tarif berpenghasilan rendah dibuktikan kWh itu memberikan subsidi dari negara," tutupnya.
Sumber: Finance.detik
Comments