PT Rifan Financindo - Ratusan mahasiswa, aktivis dan petani se-Banyuwangi demo di depan kantor DPRD. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dan petugas kepolisian sempat mewarnai demo.
Dalam aksinya, mereka menolak UU KPK, RUU Pertanahan dan pemasyarakatan serta RUU KUHP yang dianggap 'ngawur'. Aksi ini berlangsung hingga sore tadi. Selain berorasi, mereka juga membawa spanduk dan poster penolakan dan kekecewaan terhadap sikap DPR yang dinilai telah mengkhianati rakyat.
"Kami minta DPRD Banyuwangi menyuarakan aspirasi kami ke pusat. Kami menolak seluruh RUU yang dibahas karena tidak memihak kepada rakyat. DPR sudah ngawur," ujar salah seorang korlap demo, Selasa (24/9/2019).
Tak hanya itu, ratusan aktivis, mahasiswa dan petani itu juga mendesak agar eksekutif dan legislatif segera menyelesaikan berbagai konflik agraria yang terjadi di Bumi Blambangan. Presiden BEM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Banyuwangi Rifqi Nuril Huda mengatakan, sampai detik ini masih banyak konflik agraria di Banyuwangi yang belum diselesaikan oleh pemerintah daerah.
"Banyak persoalan agraria yang belum terselesaikan, sehingga petani tidak mendapatkan hak-haknya," terangnya.
Oleh sebab itulah, ada 10 tuntutan yang dilayangkan mahasiswa dan petani kepada pemerintah daerah. Salah satunya, pihaknya mendesak pemkab membentuk gugus tugas untuk penyelesaian konflik agraria.
"Kita meminta agar dibentuk gugus tugas sesuai dengan Perpres Nomor 86 Tahun 2018. Karena banyak lahan yang semestinya digarap petani, diambil alih oleh perhutani dan perusahaan swasta," imbuhnya.
Selain itu, dalam demo tersebut mereka juga mendesak agar ada nota kesepakatan antara Pemkab dan DPRD bersama rakyat untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang terbengkalai. "Kami ingin ada nota kesepakatan antara bupati, DPRD dan rakyat untuk fokus menyelesaikan sengketa agraria. Mahasiswa dan petani dilibatkan dalam Gugus Tugas sebagaimana amanat Perpres 86," papar Mahasiswa Fakultas Hukum tersebut.
Sementara Achmad Badri, salah satu perwakilan petani mendesak bupati dan DPRD melepaskan ribuan hektare lahan yang berada di Desa Pakel, Kecamatan Licin. Dia menuding PT Perkebunan Bumisari dan Perhutani telah merampas lahan yang dibuka oleh leluhur masyarakat setempat.
"Rakyat tidak boleh menggarap lahan di sana. Padahal itu nenek moyang kita yang membuka lahan pada tahun 1929. Ada sekitar 4 ribu bahu luasnya. Untuk itu kita minta Bupati dan DPR melepas lahan tersebut untuk rakyat," ujarnya.
Menurut Badri, pemerintah daerah sebenarnya sudah melepas 305 hektare lahan untuk diberikan ke masyarakat Desa Pakel. Namun pihaknya menuntut agar seluruh lahan tersebut diberikan kepada rakyat. "Kita minta sisanya juga diberikan kepada rakyat," pungkasnya.
Meski sempat memanas lantaran mereka tidak bisa masuk ke gedung DPRD, aksi kembali kondusif. Kapolres Banyuwangi AKBP Taufik HZ turun tangan untuk mengendalikan massa.
"Saya menghargai rekan-rekan semua. Kami dari kepolisian, kita ingin menjaga Banyuwangi kondusif," katanya.
Taufik mengaku sudah berkoordinasi dengan sekretariat dewan terkait tuntutan pengunjuk rasa. Sayangnya, Pimpinan DPRD saat ini tidak berada di tempat.
"Ketua DPRD, mertuanya meninggal. Sementara 3 Wakil Ketua DPRD berada di luar kota. Tapi ada beberapa anggota dewan yang siap menerima rekan-rekan," ujarnya.
Taufik mempersilakan perwakilan mahasiswa dan petani masuk ke gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. Namun masa mendesak agar seluruh demonstran diperkenankan masuk ke gedung wakil rakyat.
"Kita berapa? Satu, rakyat. Jadi kita semua harus masuk," teriak salah satu demonstran.
Sumber: News.detik
PT Rifan Financindo
Comments