PT Rifan Financindo - Dua hakim konstitusi Suhartoyo dan I Dewa Gede Palguna ikut jadi perhatian dalam sidang perdana permohonan gugatan hasil Pilpres. Keduanya menengahi kala ada pertanyaan atau protes soal materi permohonan gugatan.
Tim hukum KPU dan tim Jokowi-Ma'ruf Amin dalam sidang mempertanyakan soal materi gugatan kubu tim Prabowo-Sandi dalam persidangan perdana sengketa Pilpres 2019 di MK. MK meminta hal tersebut tak diributkan dalam sidang perdana.
"Hal-hal pokok dalam permohonan sebenarnya yang disampaikan di persidangan itulah yang sesungguhnya yang menjadi rujukan permohonan sebenarnya. Terlepas termohon dalam konteks setuju atau tidak, persoalan itu redaksional atau substansial, silakan ditanggapi dalam ruang waktu hari ini sampai Senin (17/6) pagi," ujar hakim konstitusi Suhartoyo dalam sidang perdana gugatan Pilpres 2019 di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).
"Kalau memang tidak sepakat harusnya (materi) permohonan pertama, silakan tuangkan dalam jawabannya. Kalau sepakat, bantah dalil-dalil dalam permohonan itu," sambungnya.
"Mahkamah memberi keleluasaan, pada waktunya Mahkamah menentukan itu. Jangan dipaksa Mahkamah (ambil) keputusan," kata Suhartoyo.
Sedangkan hakim konstitusi Palguna, memberikan tanggapan saat tim hukum Prabowo berbicara soal dokumen terkait bukti gugatan dalam truk. Dokumen dalam truk disebut tim hukum Prabowo tidak bisa diturunkan di gedung MK untuk keperluan persidangan. Hakim MK menegaskan pihaknya terbuka menerima bukti-bukti yang disetorkan terkait gugatan Pilpres.
"Terima kasih, Yang Mulia, jadi memang ada satu truk yang sudah masuk ke sini, kemudian ada 11 (truk) lainnya sedang menuju ke MK. Tapi kami memang juga melihat bahwasanya kawan-kawan yang menurunkan barang capek, sehingga dari MK, Pak Wirianto, mengatakan, 'Kami capek sekali mohon sampai di sini dulu, yang Jawa Tengah data-data Jawa Tengah setop dulu.' Meski kami sudah turunkan (data), jadi akhirnya truk kami tarik lagi," kata anggota tim hukum Prabowo-Sandiaga, Luthfi Yazid, dalam sidang gugatan Pilpres di MK.
Hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna Foto: I Dewa Gede Palguna (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Hakim konstitusi, I Dewa Gede Palguna, balik bertanya soal 'ditariknya' truk terkait dokumen bukti-bukti. Menurutnya, petugas di MK memiliki waktu istirahat pukul 19.00 WIB tapi tetap dilanjutkan menerima dokumen terkait gugatan setelah waktu istirahat.
"Makanya jangan katakan di sini (MK) yang capek. Saya sudah kontrol memang jam 7 closed, istirahat. Tapi setelah itu diperiksa lagi. Bahwa ada ditarik lagi, itu soal lain. Jangan seolah-olah jangan Mahkamah keliru di sini," sambung Palguna.
Ada 15 petitum tim hukum Prabowo-Sandiaga. Tim hukum meminta agar Jokowi-Ma'ruf Amin didiskualifikasi serta tim MK menyatakan perolehan suara yang benar yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin 63.573.169 (48%) dan Prabowo Subianto- Sandiaga Salahuddin Uno 68.650.239 (52%)
"Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024," ujar tim hukum Prabowo, Bambang Widjojanto.
Ada dua petitum lainnya yakni tim hukum Prabowo memohon MK memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD RI Tahun 1945
"Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia atau setidaknya di provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua dan Kalimantan Tengah agar dilaksanakan sesuai amanat yang tersebut di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD RI Tahun 1945," kata Bambang.
Sumber: News.detik
PT Rifan Financindo
Comments