PT Rifan Financindo - Petani menolak rencana impor beras yang disampaikan oleh Perum Bulog. Rencana ini sebagai ancang-ancang jika pasokan menipis.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan sesuai dengan Undang-undang (UU) Pangan Nomor 18 Tahun 2012, tidak boleh impor pangan sepanjang produksi pangan bisa disiapkan di dalam negeri. Ia meminta agar Bulog fokus untuk menyerap beras dari petani yang saat ini ada.
"Hari ini, produksi pangan, dalam hal ini beras, menurut Kementan produksinya cukup, sampai akhir tahun 2022. Jadi ya tidak bisa impor beras. Masalahnya sekarang menurut Bulog, cadangan beras di Bulog tidak memenuhi jumlah yang jadi patokan pemerintah yakni 1,2 juta ton. Bulog belum memenuhinya. Ini kekeliruan. Bulog harus andalkan beras yang ada di tengah-tengah masyarakat," kata Henry dalam keterangan tertulis, Selasa (22/11/2022).
Henry menyampaikan, pemerintah sampai hari ini baru hanya mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Cadangan Pangan Pemerintah, bukan mengeluarkan cadangan pangan nasional. Jadi, belum ada catatan jumlah cadangan pangan secara nasional
"Jadi yang dihitung Bulog adalah cadangan pangan yang ada di pemerintah pusat yaitu Bulog. Belum dihitung bagaimana cadangan pangan yang ada di pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota. Berapa sesungguhnya beras ada yang disimpan di pemerintahan-pemerintahan daerah, persisnya," katanya.
"Dan belum dihitung cadangan pangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, betulkah beras yang disebut surplus ada di tengah masyarakat petani, atau justru berada di tangan perusahaan besar, korporasi swasta besar beras, kita nggak tau, ada pemainnya atau tidak. Jadi tidak ada penjelasan, dengan tidak ada kebijakan pemerintah soal cadangan pangan daerah dan masyarakat," lanjutnya.
Henry menegaskan, hal ini juga disebabkan belum maksimalnya kerja Badan Pangan Nasional (Bapanas). Ia menilai Badan Pangan belum jadi badan pengambil otoritas dalam urusan cadangan pangan. Padahal mandatnya, yang menentukan kebijakan cukup kurangnya pangan, impor atau tidak, bukan Bulog.
"Jadi Bapanas belum melakukan otoritasnya, inilah kelemahannya sehingga masih menjadi simpang siur, polemik impor atau tidak impor, sayang sekali, sudah ada Bapanas. Bapanas idealnya untuk mengatasi problematik seperti ini," keluhnya.
"Petani sudah kerja keras untuk berproduksi. Bulog dan Bapanas belum kerja maksimal, seharusnya pas panen raya memperbanyak gudangnya, bukan saat panen pertengahan atau panen kecil seperti sekarang," tutupnya.
Sebagai informasi, Perum Bulog membuka wacana impor beras. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan, jumlah stok yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 625 ribu ton beras di dalam negeri dan juga Bulog sudah bekerja sama dengan mancanegara dengan menyimpan stok sebanyak 500 ribu ton beras komersial yang berada di luar negeri.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian mengatakan, kendala dari rendahnya penyerapan Bulog atas beras petani karena harga yang dibeli terlalu murah bagi petani. Tren harga pasar saat ini telah tinggi lebih dari harga beli Bulog Rp 9.700 per kilogram (kg).
Direktur Serealia Kementerian Pertanian, Ismail Wahab menjelaskan, harga beras di pasaran saat ini Rp 10.300/kg. Oleh sebab itu sampai saat ini jumlah cadangan beras Bulog tidak mencapai 1,2 juta ton.
"Harga rata-rata beras di penggilingan sudah Rp 10.300 per kg, sementara harga beli Bulog hanya Rp 9.700 per kg. Itu kendalanya," kata Ismail dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/11/2022).
Sementara Kementerian Perdagangan mengatakan, rencana impor beras memang setiap tahun ada. Hal itu dilakukan untuk mempersiapkan jika sesuatu hal terjadi atau dibutuhkan saja, bukan serta merta Indonesia sudah resmi membayar impor beras tersebut.
"Usulannya di rakornas (usulan impor). Kalau misalnya diperlukan sudah ada standby kita. Kan impor itu bukan hal yang sederhana, misalnya kita butuh untuk minggu depan misalnya terjadi sesuatu, harus punya persiapan, paling tidak sebulannya atau bahkan dua bulan sebelumnya," kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Didi Sumedi di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2022).
Didi mengatakan, Indonesia sudah memiliki kerja sama atau perjanjian untuk memenuhi kebutuhan beras dengan Thailand dan Vietnam. Tetapi bukan artinya Indonesia langsung impor, hanya perjanjian jika Indonesia sewaktu-waktu membutuhkan.
Sumber : Marekt.bisnis
PT Rifan Financindo
Comments