PT Rifan - Pemerintahan Afghanistan di bawah Presiden Ashraf Ghani pada 2017 meminta Presiden Joko Widodo terlibat dalam upaya mendamaikan mereka dengan kelompok Taliban. Permintaan itu disampaikan selain karena alasan historis hubungan RI - Afghanistan di masa lalu, juga keberhasilan RI berdamai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Jokowi kemudian menugaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang berpengalaman memimpin upaya damai antara RI dan GAM pada 2004-2005.
"Koordinasi tentu dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri di bawah ibu Retno (Marsudi) sebagai actor utama, Pak JK mastermind-nya dan saya pernah ditugasi menjadi ketua tim negosiasi," kata mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin dalam program Blak-blakan detik.com, Senin (30/8/2021).
Sebagai anggota tim, Hamid bersama para diplomat dari Kemlu menjalin komunikasi langsung dengan utusan pemerintah Afghanistan di Kabul, dan para pemimpin Taliban di Doha, Qatar. Pada 27 Juli 2019, para tokoh Taliban di bawah Mullah Abdul Ghani Baradar ke Jakarta untuk pertama kalinya. Mereka antara lain bertemu Jusuf Kalla di rumah dinas, lalu salat berjemaah di Masjid Sunda Kelapa. Para tokoh Taliban itu juga sempat mengunjungi Masjid Istiqlal, berdialog dengan MUI, dan pimpinan PBNU.
Mullah Abdul Ghani Baradar cs dimungkinkan bepergian ke luar negeri setelah PBB mencabut travel ban untuk mereka. Sejak tepilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Juni 2018, Indonesia melakukan lobi-lobi agar larangan itu dicabut dan kemudian disetujui. Akhirnya, para pimpinan Taliban bisa berkunjung ke Jakarta.
"Jadi, peran diplomasi Indonesia melalui Kemlu dalam upaya mendamaikan pemerintah Afghanistan dengan kelompok Taliban sangat kuat," tegas Hamid Awaludin.
Dalam prosesnya kemudian, para ulama Afghanistan dan Pakistan juga beberapa kali datang ke Jakarta untuk membicarakan perdamaian dari perspektif agama. Pada 11 Mei 2018 mereka menggelar konferensi yang dibuka Presiden Jokowi di Bogor. Pertemuan diikuti 19 ulama dari Afghanistan, 17 ulama dari Pakistan, dan 17 ulama dari Indonesia. Dijelaskan Hamid, Indonesia mau terlibat dalam perundingan tersebut sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, yakni "kut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."
Sumber: news.detik
PT Rifan
Comentarios