Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) akan mengevaluasi skema penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Menurut MenkopUKM Teten Masduki skema itu kurang efektif, ia melihat sudah saatnya skema penilaian pemberian kredit bagi UMKM oleh bank menempuh metode lain.
"Saya kira (sudah) waktunya KUR dievaluasi karena kurang efektif," ungkap Teten dalam agenda Refleksi 2023 dan Outlook 2024, di SMESCO Indonesia, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (21/12/2023).
Teten kemudian menilai sudah saatnya bank mencari mekanisme atau skema penyaluran kredit lain agar UMKM bisa memperoleh kredit. Sebab yang jadi persoalan saat ini adalah banyak UMKM yang tidak bisa memperoleh kredit dari perbankan karena kewajiban agunan.
Karenanya, berbagai UMKM kini mencari pinjaman lewat pihak lain seperti rentenir dan fintech P2P lending alias pinjaman online.
"Faktor terutama (UMKM sulit dapat pinjaman) karena agunan. UMKM soal (pembayaran) bunga itu tidak masalah yang penting mudah (dapat pinjaman). (Makanya) Mereka pindah ke Fintech (jumlahnya) tinggi, ke rentenir tinggi, (bagi mereka) tidak masalah yang penting sekarang kemudahannya (mendapat pinjaman)," ungkap Teten.
Melihat situasi itu, Teten pun menilai ada paradoks di perekonomian Indonesia. Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mendominasi perekonomian, tapi mayoritas perbankan lebih banyak diberikan kepada korporasi besar.
"Ada paradoks ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia didominasi UMKM, 97% lapangan kerja UMKM, tapi pembiayaan perbankan lebih banyak ke ke korporasi. Sekarang hanya 21% (pembiayaan ke UMKM)," ungkap Teten dalam agenda dalam acara Refleksi 2023 dan Outlook 2024, di SMESCO Indonesia, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (21/12/2023).
Menurut Teten, tingkat permodalan berbagai bank di Indonesia kepada UMKM lebih rendah dibandingkan negara lain. Di Korea Selatan, ia menjelaskan bahwa tingkat permodalan bank buat UMKM sudah mencapai angka 80%. Sementara di Jepang dan India jumlahnya sudah mencapai di atas 60%.
Oleh sebab itu, Teten menawarkan agar bank menggunakan metode lain seperti credit scoring dalam menilai permohonan pinjaman UMKM. Ia melihat skema itu efektif untuk melihat rekam jejak pinjaman UMKM. Teten pun mengaku sudah berdiskusi banyak pihak terkait hal tersebut.
"Sudah banyak perusahaan swasta dan aplikasi yang bisa membantu perbankan melakukan scoring atau pemeringkatan. Saya juga sudah banyak ketemu dengan berbagai perusahaan yang (mengatakan) memang sudah sangat tepat menggunakan (sistem) itu karena kalau UMKM diharuskan agunan, pasti sulit," imbuhnya.
Sementara berdasarkan data Kemenkop UKM, jumlah realisasi KUR per 21 Desember telah mencapai Rp 250,3 triliun atau 84,28% dari target yang ditetapkan kepada 4,48 juta debitur. Sebanyak 42,39% di antaranya adalah debitur dengan usaha di sektor perdagangan besar dan eceran.
Selain itu, Kemenkop UKM juga sudah memetakan total Rp 358,4 miliar KUR Klaster yang berbasis rantai pasok kepada 4.865 UMKM anggota dari 39 klaster oleh 9 penyalur KUR.
Sumber : finance.detik.
Comentarios