Tindak penipuan mengatasnamakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kian marak terjadi. Kali ini, modus terbarunya ialah penawaran proposal dukungan pendanaan.
Dilansir dari laman resmi PUPR, Jumat (13/10/2023), PUPR mengatakan, modus penipuan ini ialah berupa penawaran proposal pembuatan buku, penyelenggaraan acara/forum, bantuan proyek infrastruktur, program padat karya tunai, dan lain sebagainya.
"Bersama ini kami mengimbau kepada segenap mitra kerja PUPR dan masyarakat agar bersikap waspada dan berhati-hati," tulis PUPR.
Atas kondisi ini, PUPR juga mengimbau agar masyarakat terus berhati-hati dan segera melakukan konfirmasi langsung ke Kementerian PUPR melalui Call Center 158 atau sahabat.pu.go.id/eppid. Adapun link tersebut akan tembus ke laman e-PPID.
e-PPID sendiri merupakan laman yang akan memfasilitasi masyarakat dalam pelayanan informasi publik. Untuk mengajukan konfirmasi terkait dugaan tindak penipuan, masyarakat perlu terlebih dulu mendaftarkan diri.
Caranya cukup mudah. Masyarakat tinggal mengunjungi laman tersebut, lalu di bagian pojok kanan bawah, tepatnya di bagian 'Login Pemohon Informasi', pilih registrasi pemohon. Di sana, masyarakat tinggal mendaftar dengan melengkapi kolom data diri dan dokumen pendukung persyaratan.
Setelah itu, data akan diverifikasi. Tahapan selanjutnya, masyarakat akan diminta untuk memenuhi bukti permintaan informasi dan akan kembali dilakukan verifikasi. Proses ini akan berjalan maksimal 10 hari kerja. Setelah itu, apabila permintaan disetujui maka informasi yang dibutuhkan akan diberikan dalam jangka waktu maksimal 7 hari.
Selain lewat laman e-PPID, masyarakat juga bisa akses melalui mobil PPID yang tersedia di Google Play. Masyarakat juga bisa menghubungi Sekretariat PPID Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lewat telepon (021) 7228497 dan email informasi@pu.go.id, atau datang langsung ke Ruang Layanan Informasi Publik, Gedung Utama Lantai 1 Jl Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110.
Sumber : finance.detik
Comments